• Dewan Jabar Permasalahkan Fasilitasi

  • Berita  
  • 30 view  
  • 0 comments
  • Bandung BEDAnews.com.

    Kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh sekretariat yang menjadi tulang punggung optimalitas kinerja legislatifnya, tetapi hal ini  akan menjadi lain apabila layanan tersebut dipermasalahkan anggota Dewannya.

    Sebagaimana  diungkapkan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat  H. M.  Iqbal, MI kepada BEDAnews.com di Bandung, Senin

    “Eksekutif lebih hideng(tanggap) dalam melayani dirinya sendiri dari pada ke legislatif.”Ujar Ikbal.

    hal ini terkait dengan layanan eksekutif saat kunjungan kerja anggota  Komisi I yang mendampingi Gubernur pada kerjasama sister province ke Maroko,  ketika salah satu anggota Komisi I DPRD jabar  yang menjadi bagian dari rombongan  kerja sama sister province, harus tertinggal di negara asing saat robongan yang lain telah mencapai tujuan.

    “Dalam sisi pelayanan, OPD mah sudah hararideng untuk dirinya sendiri, sudah siap beres segala-galanya, tetapi pelayanan untuk dewan dari Komisi I,  pada saat hendak berangkat   di bandara masih menunggu paspor. Bayangkan !... Ketika akhirnya seorang angota dewan terlunta-lunta,  orang lain sudah di Maroko,  Bu Gani sendiri masih di Belanda.” ujarnya.

    Wakil Masyarakat Majalengka di DPRD Jawa Barat ini juga mempermasalahkan, urusan penarikan kendaraan pinjam pakai Dewan oleh Setwan,  terkait dengan keluarnya PP No 18 tahun 2017, yang dinilai telah merugikannya.  

    Iqbal menilai setwan dinilai telah mendahului putusan yang belum jelas sehingga akhirnya sangat merugikannya.

    Di Jabar PP18  tahun  2017 diterapkan melaui Perda, yang  ditetapkan pada bulan September, pada saat  masih pembahasan Perda ttg PP 18 thn 2017 tersebut, setwan mengeluarkan surat edaran yang  mengharuskan anggota DPRD mengembalikan kendaran pinjam pakai agar tidak terjadi duplikasi, selambat-lambat per 31 Agustus.

    Tetapi kemudian keluar Surat Edaran Mendagri yang mengatur Implementasi PP 18 thn 2017 yang baru berlaku sebulan setelah Perdanya ditetapkan, yaitu bulan september sehingga anggota baru dapat transport pada bulan Oktober.

    “Jadi bulan September itu kendaraan nggak ada,  wang transport juga nggak ada. ! ini sudah beraninya mencabut kendaraan pinjam-pakai, sehingga  dimana-mana sudah pada tahu padahal.. jangankan biaya transport keluar, Kendaraan dipakaipun sudah ditarik dulu..!”Ujar Ikbal.

    Lebih jauh dikatakan Ikbal, terkait dengan  hal tersebut,  Komisi  I  akan mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang ada saat rapat  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (lkpj).@ 2017 

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet