• Dewan Tidak Mau Jadi Legitimator Pemutihan RTRW Jabar

  • Berita  
  • 0 comments
  •  Bandung BEDAnews.com.

    Sampai saat ini pembahasan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat masih dihadapkan pada banyak kendala,  termasuk kekhawatiran revisi ini akan dimanfaatkan  sebagai sarana untuk melegalisasi atau pemutihan atas pelanggaran terhadap penetapan tata ruang wilayah.

    Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Pansus VII DPRD Provinsi Jabar Drs. H. Dady Rohanady, saat dihubungi melalui telephone selulernya, Senin. (11/3/2019).

    Kita tidak ingin pembahasan Raperda RTRW ini sarat dengan kepentingan dan juga disebut pemutihan, yang berdampak terhadap pelanggaran yang ada. Seperti peruntukan untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang  tau-tau sudah jadi perumahan dengan adanya revisi  Perda ini kemudian dirubah.  Kita tidak mau jadi legitimatornya, tegas Daddy.

    Lebih lanjut Daddy juga menyoroti perbedaan data yang ada satu sama lain pada saat pembahasan, seperti dikatakannya.  Sewaktu Pansus VII melakukan rapat kerja dengan pihak Dinas Kehutanan Jabar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar , kita undang juga pihak Perhutani Wilayah Jabar di kantor UPT DKPP Jabar di Cikole - Lembang Kabupaten Bandung Barat pada Jumat (08/3-2019),yang  membahas luasan lahan hutan terungkap bahwa data yang dimiliki Pemprov Jabar dengan Perhutani tidak klop

    Wakil ketua Komisi IV Jabar ini juga mengungkapkan.  Bahkan pihak Perhutani menyoroti soal angka-angka luasan lahan di Jabar yang ada 675.000 Ha hutan, sementara Kepala Dinas Kehutan Jabar mengatakan ada wali data/data induk yang dipegang oleh semua tentang itu. Namun, saat itu, saya katakan, kalau memang ada wali data tentunya semua data yang diklaim oleh pihak perhutani , Dinas Kehutanan Jabar maupun oleh Kab/kota, kita berharap angkanya sama. 
    Pansus VII tidak ingin angka yang tidak sama , sebagaimana pernah terjadi dengan data jumlah penduduk, yang sempat ramai, karena ada yang bilang 42 juta, tapi ada juga yang bilang 45 juta jiwa. Kita tidak ingin terjadi juga di data luasan lahan hutan, Tegasnya. 

    Kita tidak ingin pembahasan Raperda RTRW ini serat dengan kepentingan dan juga disebut pemutihan, yang berdampak terhadap pelanggaran yang ada. Seperti peruntukan untuk RTH tau-tau jadi perumahan dengan adanya revisi  Perda ini kemudian dirubah. Hal ini kita tidak mau jadi legitimator, tegas Daddy yang juga wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar ini.

    Perlu diketahui, sampai saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jabar baru seluas 22%, sedangkan berdasarkan regulai harus seluas 30%. Belum tercapainya RTH 30% tentunya menjadi kendala dalam penyusunan Raperda RTRW.

    Terkait dengan berbagai kendala yang ada tersebut Ditambahkan Daddy,  bila pembahasan Raperda Perubahan RTRW tidak juga terselesaikan sampai akhir jabatan sebagai Dewan saat ini, maka pembahasan bisa dilanjutkan oleh dewan yang baru  Namun, dengan dibentuk Pansus baru (lanjutan) dengan personil Pansus anggota dewan baru. karena tidak mungkin pembahasan raperda RTRW dimulai dari nol lagi dan juga tidak mungkin anggota Pansus yang sudah tidak menjadi dewan lagi”, pungkasnya@hermanto

     

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet