• Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta di Bawah Tangan

  • Berita  
  • 26859 view  
  • 30 comments
  •  

    Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor, maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

    Selanjutnya kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

    Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, alias dibuat dibawah tangan?. Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). 

    Akta dibawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak, jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

    Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum, suatu akta di bawah tangan?. Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

    Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

    Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang  bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

    Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang  mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

    Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia, maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

    Fakta dilapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan.

    Jika penerima fidusia mengalami kesulitan dilapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong  desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

    Akibat Hukum

    Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia, menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor.

    Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

    Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia dibawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

    1.    Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

    2.    Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

    Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia.

    Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat  terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

    Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. 

    Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandaskan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

    Tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisir bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

    Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat dihadapan notaris, sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

    Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja.

    Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

    Penulis juga mengkhawatirkan adanya dugaan pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

    Proses Eksekusi

    Bahwa asas perjanjian “pacta sun servanda” yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia dibawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi.

    Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

    Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak.  Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian keadilan dan ketertiban hukum adalah penting. (Penulis : Ferry C Rismafury, SH., Managing Partners Pada LAW OFFICE FERRY C RISMAFURY & PARTNERS)

    Comments

    Mitha | 2017-01-11 12:41:03

    Saya mau tanya, tentang pendaftaran fidusia. Di pasal berapa atau di uu yg mana ya tertera mngenai bhwa Pendaftaran fidusia harus dilakukan di daerah sesuai dengan onjek nya berda. Mohon dibantu pak/buk . Trims

    ery | 2016-07-27 12:43:55

    delik apa ? pd uu.fidusia

    intan | 2016-06-28 17:33:01

    Mau tanya.saya gadaikan BPKB motor dengan salah satu finance dengan waktu 2 thn (24 bln).Hari kamis 23 juni kemarin motor saya diambil pihak finance karena terlambat bayar selama 2 bulan dan mereka minta segera diselesaikan pembayaran 2 bukan itu dikantor tapi pas hari selasa tgl 28 juni, 5 hari kemudian sya datang untuk membayar tunggakan tersebut,pihak finance mengeluarkan surat yang isinya saya harus menyelesaikan semua angsuran yg tersisa yaitu 11 bulan jadi bukan hanya angsuran yg menunggak. Jika sya tidak melunasi semua angsuran maka motor sya akan di lelang. Tolong bantuan pwnjelasannya apakah memang itu sudah sesuai atau bagaimana karena penjelasan dr pihak finance hanya berputar-putar di kesalahan sya karena sudah terlambat membayar angsuran. Terima kasih

    jeni | 2016-05-03 23:00:32

    Terima kasih sdh memberikan wawasan terkait fidusia...kejadian blm lama menimpa saya. Pihak leasing dengan kasarnya melakukan perampasan atas mobil saya pada saat suami menjemput saya di ktr. Sempat terjadi adu mulut singkatnya saya benar2 malu krn perampasan dilakukan di kantor tempat saya bertugas. Singkat cerita akhirnya saya terpaksa membayar tunggakan plus biaya penalti yg nominalnya sdh hampir sama dgn tagihan utk dua bulan krn kalo tdk mobil saya akan dieksekusi atau ditarik. Apakah perlakuan tadi dapat saya tuntut secara hukum.

    Indrawati | 2016-04-28 10:39:28

    Saya mau Tanya....
    Jika kendaraan masih dalam keadaan kredit/Sewa beli, oleh Debitur dialihkan pada Pihak lain (Penadah) yang mengetahui Bahwa kendaraan tersebut masih dalam masa kredit.
    Resiko Hukum apa yang Akan diterima si Debitur maupun si Penadah ?
    Sedangkan unit kendaraan tersebut telah di Sita oleh Kreditur.
    Mohon penjelasan...
    Terima kasih.

    geabrielle | 2016-01-05 00:24:48

    bila terjadi eksekusi pada kendaraan kita. apa yang harus kita lakukan...kemana kami harus melapor???

    beny | 2015-11-23 19:18:58

    slmt malam, bertanya..saya ada kredit mobil suzuki, tgl jatuh tempo 21 stiap bulannya dan sudah melakukan pembayaran selama 15x dari 36x angsuran..kebetulan bulan kemarin saya ada kesulitan dana dan sampai bulan ini belum terbayarkan, sudah memasuiki bulan kedua menunggak.namun sudah saya infokan ke collectornya mohon bersabar akhir bulan saya pasti bayar dan langsung byar 2 bulan skaligus.tpi tdk ada balsan sms nya.kemudian besok paginya datang pihak eksternal yg akant tarik mobilnya,ketemu dgn istri saya, istri sya mnta waktu smpai akhir bulan, menunggu saya trima gaji.namun mereka tdk mau,bahkan mereka menagih uang penarikan sejumlah 1.5 jt.dan akan dibantu katanya bisa diakhir bulan pembyarannya.tpi krn tdk ada uang maka istri saya tdk berikan.keesokan harinya mereka dtg ke kantor saya, ngobrol dengan baik di dlm, tpi istri saya datang untuk menjemput saya dikantor, seketika itu juga pihak eksternal nya langsung cegat dan sampai membuat istri saya ketakutan, krn ada sekitar 5-6 or dengan badan besar2 langsung menahan pintu dan agak kasar kata2nya..saya mau bertanya,
    1. apakah wajar pihak eksternal menagih sprti itu? 2. jika saya akan lakukan pembayaran pada akhir bulan, apakah mobilnya bisa ditarik seblum saya lakukan pembayran?
    3. secara hukum status kami bagaimana?apakah bisa kena sanksi hukum?
    4. apakah etikad baik kami yang sudah sms bahkan janji bayar di akhir bulan bisa kena sanksi hukum?
    6. apakah ketika kami lakukan pembayaran di akhir bulan akan kena tagihan lagi biaya penarikan sprti yg diminta diatas (1.5jt) atau administrasi lainnya?

    trima kasih atas bantuannya ya

    Best regards,

    Asep j | 2015-09-16 21:39:42

    Saya mau tanya berap lama uu pidusia pencabutanbarang motor roda dua lesing kepihak konsumen selama cicilan 3 thn? saya 4 bln blm setor tapi saya sanggup bayar setor dulu satu bulan.

    Asep j | 2015-09-16 21:32:25

    Saya mautanya keridit motor roda dua berapa bulan aturan uu pidusia untuk penjabelan barang? selama cicilan 3 thn 4 bln blm setor di karnakan uangnya blm ada saya sanggup bayar dulu satu bulan

    Asep j | 2015-09-16 21:32:02

    Saya mautanya keridit motor roda dua berapa bulan aturan uu pidusia untuk penjabelan barang? selama cicilan 3 thn 4 bln blm setor di karnakan uangnya blm ada saya sanggup bayar dulu satu bulan

    rifai | 2015-08-13 21:50:42

    Klo ada sertifikat fidusia nya berarti kan punya kekuatan hukum dalam eksekusi penarikanya..

    rifai | 2015-08-13 21:49:38

    Klo ada sertifikat fidusia nya berarti kan punya kekuatan hukum dalam eksekusi penarikanya..

    imam.kuonkali | 2015-08-12 22:59:59

    indonesia-indonesia.puya mui /hakim juga ndk funsi. udang2 di buat bukan untk di patuhi tpi untk di langar.

    imam.kuonkali | 2015-08-12 22:59:14

    indonesia-indonesia.puya mui /hakim juga ndk funsi. udang2 di buat bukan untk di patuhi tpi untk di langar.

    Mrs. Isabella | 2015-08-03 07:08:23

    halo
    Saya ibu ISABELLA, pemberi pinjaman pinjaman pribadi, saya meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan mendesak, dan mereka yang telah ditolak kredit dari bank karena skor rendah kredit, pinjaman usaha, pinjaman mahasiswa, kredit mobil, kredit rumah, perusahaan kredit dan banyak lebih, atau Anda ingin membayar utang atau biaya, atau sebelumnya Anda telah scammed oleh pemberi pinjaman uang palsu? Selamat Anda sekarang berada di tempat yang tepat, dengan ISABELLA MORGAN KREDIT LAYANAN, layanan pinjaman handal, yang menyediakan pinjaman pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%, kami datang untuk mengakhiri semua masalah. kita menggunakan media ini untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan rahasia dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini via email di: isabellamorganloanservice@gmail.com
    .Kami Apakah di sini untuk melayani Anda lebih baik !!

    Abbasy | 2015-07-08 12:05:53

    Saya mau tanya! Saya sekarang bermasalah dengan pihak leasing! Saya sewakan mobil saya ke pihak lain! Dan pihak lain tersebut raib dengan mobil saya! Saya di tuduh penggelapan dan fidusia! Karena pindah tangan tanpa pemberitahuan ke pihak leasing, sementar dari awal proses survey saya sudah jelaskan kalau mobil truck yg saya beli akan di seweakan ke orang lain dan bukan saya sendiri yang mengoperasikan mobil tersebut!

    musali | 2015-06-07 15:56:14

    Mohon petunjuk. Sy kredit 1 unit mobil a/n orang lain dan skrg dln posisi menunggak karena ke uangan sy sdg sangt koaong. pihak lesing hendak menark mobil sy dan menuduh sy mlkukan penggelapan. Bagai mana ini . Mohon penjelasan. O ya. Yg ats nm tsb swaku akad. TIdak mennda tgn ni perjanjian di hadapan notaris trima ksh

    JUNAID MUSLIMIN | 2015-05-25 11:51:45

    Konsumen melakukan kredit satu unit mobil truk kepada pihak lissing.untuk direntalkan di gunakan untuk tambang di kendari tetapi berapa bulan kemudian tambang di kendari di tutup sehinggah tidak beroprasi lagi,kemudian konsumen tersebut untuk membawa mobil truk tersebut ke tambang yang berada di Kalimantan, tetapi dalam hal ini juga konsumen sering terlambat membayar angsurannya tetapi hanya terlambat beberapa hari saja..,,
    Permasalahan
    1. Pihak lissing tersebut ingin agar mobil tetap berada di kendari .apabilah ingin membawa mobil tersebut ke luar kota harus meminta izin kepada pihak lissing tersebut
    2. Pada saat perjanjian fidusia di notaries tidak di ikut sertakan konsumen pada saat bertanda tangan
    3. Konsumen menuntut ke notaries karna pada saat perjanjian konsumen tersebut tidak di panggil pihak lissing untuk pergi bertanda tangan di notaries

    dora agnesianti | 2015-03-07 12:46:27

    Saya Mo tanya..
    Apakah fiducia dibawah tangan mengeksekusi jaminan itu dibenarkan,ap ad saksi pidana nya

    | 2015-03-05 16:19:49

    lidya ayumi | 2015-02-17 18:29:54

    Sy ingin bertanya,tgl 21 januari 2015kmrn seharusnya sy harus melakukan pembayaran mobil.di karenakan ibu sy opnam,maka pembayaran jd tertunda.rencananya sy akan membayar tgl 24 feb 2015 sy akan melakukan pembayaran 2x angsuran.tp td siang sy di telp oleh pihak bank,dan anehnya dia telp dengan marah2.yg ingin sy tanyakan,apakah mobil sy akan di tarik jg jika sy bs membayar tgl 24 sedangkan jatuh temponya tgl 21?trm ksh

    lidya ayumi | 2015-02-17 18:25:37

    Sy ingin bertanya,tgl 21 januari 2015kmrn seharusnya sy harus melakukan pembayaran mobil.di karenakan ibu sy opnam,maka pembayaran jd tertunda.rencananya sy akan membayar tgl 24 feb 2015 sy akan melakukan pembayaran 2x angsuran.tp td siang sy di telp oleh pihak bank,dan anehnya dia telp dengan marah2.yg ingin sy tanyakan,apakah mobil sy akan di tarik jg jika sy bs membayar tgl 24 sedangkan jatuh temponya tgl 21?trm ksh

    Rahmat Mahmud | 2014-10-16 10:48:56

    Bagaimana Jika nasabah tsb hanya atas nama, apakah hal ini bisa bermasalah.

    dwi purnomo nugroho | 2014-09-17 11:15:24

    asslm. bagaimanakah hukum over kredit dibawah tangan sedangkan krdit tersebut sudah didaftarkan akta fidusia.tks

    fuat fahruddin | 2014-09-13 13:08:29

    mobil saya diambil dgn cara membongkar pintu dan membobol kunci oleh pihak lesing,dan tanpa ada sp1 maupun sp2..tiba2 lgsg exsekusi,kejadian disaksikan oleh pihak kepolisian dan mereka membiarkan hal itu terjadi dihalaman kantor polisi,saya diperlihatkan salinan sertifikat jaminan fidusia,saya ragu dan meminta utk diperlihatkan sertifikat yg asli,dan pihak lesing tdk mau menunjukkan,apakah seperti aturannya..?

    rahman rahim | 2014-07-15 03:05:44

    Saya mau tanya, mobil saya kena musibah kecelakaan, dan saat ini mobil saya ditahan di kantor polisi hingga kini, keberadaab mobil saya di kantor polisi sudah 2 bulan sehingga tunggakan kredit mobil saya membengkak sudah lima bulan belum setor ke pihak lesing, dan kini pihak lesing mau tarik mobil saya karena tidak menyetor angsuran, saya harus bagaiman mohon penjelasan karena saya di jerat dengan undang2 vidusia oleh pihak lesing/pembiayaan. Terima kasih

    arianto | 2014-06-04 06:28:02

    Sy mau tanya? Mbl sy is tahan pihak kepolisia karna kasus sabu-sabu,sengkan mobil saya hanya saya sewakan,kenapa pada saat saya mau pinjam pake saya tidak di kasih,sedangkan pembiayaan tetap menuntut pembayaran angsuran.Bagama solusisinya saya jadi binggung

    arianto | 2014-06-04 06:27:59

    Sy mau tanya? Mbl sy is tahan pihak kepolisia karna kasus sabu-sabu,sengkan mobil saya hanya saya sewakan,kenapa pada saat saya mau pinjam pake saya tidak di kasih,sedangkan pembiayaan tetap menuntut pembayaran angsuran.Bagama solusisinya saya jadi binggung

    krisnaslbn | 2014-03-12 17:17:17

    Perundangan fidusia,apakah seorang konsumen/nasabah melaporkan pihak dealer/leasing.Pabila pihak dealer selama 5 bulan tidak memperbaiki No.rangka dengan STNK berbeda trimakasih.

    chandra juarsa | 2014-02-19 15:57:38

    Ass,sy adalah korban penipuan dan penggelapan.kronologisx sy membeli mobil honda jazz dgn uang muka 40jt dgn angsuran 2,8jt/bln krn pemilik honda jazz mempunyai usaha rental maka, mobil avansa yg sy mmiliki d masukkan ke t4 usaha. Tsb.waktu berjalan 3bln. Pelik rental tsb meminjam bpkb mobil amanda tsb dr kami dgn alasan ingin menukar dgn bpkb honda jazz,terxta bpkb tsb d masukkan ke pembiayaan dan pemilik rental(pemilik honda jazz) menghilang.singkat cerita honda jazz d sita pembiayaan krn kami pertahankan tetapi kami terlapor penadah.kamipun lapor polisi krn merasa tertipu dan mobil kami d digelapkan.2thn kemudian mobil avansa kami temukan d daerah.mobil tsb dlm status barang bukti oleh polisi.kami ajukan pinjam pakai dan d berikan sepanjang tdk memindah tangankan mobil tersebut.tetapi minggu kemarin mobil kami d tarik oleh pembiayaan tanpa mengindahkan keterangan pinjam pakai dari kepolisian.apakah pembiayaan dpt menguasai mobil kami?

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet