• Etika Sosialisasi Desk Pilkada Dipandang FPMDP Ciamis Ciderai Generasi Pendidik Dan Yang Dididik

  • Berita  
  • 238 view  
  • 0 comments
  • Ciamis,BEDAnews

    Ketua FPMDP (Forum Peduli Masa Depan Pendidikan) Kabupaten  Ciamis, Andi A Fikri memandang Desk Pilkada yang Diketuai Sekda kabupaten Ciamis, Asep Sudarman dipandang telah menciderai generasi pendidik dan yang dididik lantaran melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula guna mendongkrak angka partisifasi pemilih telah menibulkan beragam asumsi seiring dahsyatnya  arus informasi media sosial maupun maistream yang bukan hanya dikonsumsi mereka yang punya hak pilih namun di akses anak kecil.

    “Proses pilkada sedang berjalan maka wajar bermunculan asumsi beragam sejalan arus informasi viral bermain di medsos dan lainnya, siapa yang bisa menghentikan ini?” ujar Andi A Fikri di Ruang Sentra Gakumdu Panwaslu Ciamis, kamis (08/03/2018) saat dia bersama beberapa anggota  FPMDP mendatangi Panwaslu dan diterima 2 anggota Panwaslu, Fahmi Fajar Mustofa dan Syamsul.

    Desk Pilkada ada kewajiban bagaimana mendongkrak kesuksesan pemilu dengan meningkatnya angka pertisifasi diantaranya mengadakan Sosialisasi kepada pemilih pemula ditingkatan SLTA “Ada yang menggelitik kami, aturan teknis regualasi yang diindahkan tentang sosialisasi pilkada, dan ini vital” kata Andi,  pelaksanaan sosialisai di SMKN 2 viral di media terjadi pelaksanaan ujian peraktek diberhentikan agar siswa mengikuti sosialisai yang dilaksanakan oleh Ketua Desk Pilkada.

    “Hal vital ditingkatan Balai, karena SLTA dibawah naungan Balai Dinas Pendidikan Perovinsi setelah dikonvir hanya sebatas terima surat tembusan saja, padahal sesuai aturan Balai punya hak pereogratif dengan rekomendasi dan izin, kami mengumpulkan semua ini sebagai data otentik kami, bukan memprotes sosialisasi terhadap pemilih pemula, ini adalah hal sensitif dimana perjalan peroses sedang berjalan lalu masuk di wilayah sensitifitasnya ”ujar Andi, ketika tidak ada dukungan kesalah satu paslon, domain di gunakan oleh KPU dan Panwas, tidak dilaksanakan pada kegiatan waktu belajar mengajar maka FPMDP tidak akan mempermasalahkan,”Ini krusial, izin dari balai jangan surat tembusan saja, harus ada izin Balai, pelaksanaanya  sesuai petunjuk balai,  paling fatal salah satu SLTA lagi ujian peraktek diberhentikan untuk mengikuti sosialisasi”.

    Bukti otentik diserahkan FPMDP hari itu untuk menjadi kajian Panwas berupa beberapa dokumen diantaranya video argumentasi kepsek tidak ada ujian yang berbeda dengan pelaku ujian seorang guru dan murid yang menyatakan ada ujian diberhentikan untuk mengikuti sosialisai. Ditegaskan Andi, Desk salah di etika, pawaslu adalah wasit, jangan terlibat jadi pemateri jangan menjadi pelaku kesalahan bermain di sumbu normatif, regulasi harus diperhatikan sudahkan Panwas dan KPU mendapatkan izin dari balai?. Lantaran bukan hanya menciderai dunia kependidikan Andi pun menduga terjadi pelanggaran pemilu maka jika Panwaslu Ciamis tidak merespon dengan baik ianya akan melangkah mengadukan hal ini ke Bawaslu Pusat lantaran diduga anggota Panwas ada bermain menjadi pemateri bukannya jadi wasit.

    Sementara itu, Kor Div PHL Panwaslu Ciamis, Fahmi Fajar Mustofa menanggapi Panwas pun baru menerima surat tembusan agenda sosialisasi Desk, ujarnya ia memang mengakui hadir dan memegang mikrofun dalam gelaran sosialisasi namun berbicara mengenai pengawasan parsitifatif “Kami menerima apa yang FPMDP sampaikan, nanti sore akan menggelar rapat pleno dan mengkaji secara perofesional selama 7 hari kedepan” kata Fahmi.   (abraham)

     

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet