• Evaluasi AKIP Untuk Mewujudkan Aparatur Bersih dan Akuntabel

  • Berita  
  • 60 view  
  • 0 comments
  • Sukabumi, BEDAnews.com

    KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) RI, melakukan Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2017, kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta 10 Kabupaten dan Kota se Jawa Barat, diantaranya Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi dan Kota Depok, serta Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut.

    Selanjutnya Evaluasi Secara Desk dilakukan di 5 Kabupaten, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangadaran, Kabupaten Subang dan Kabupaten Tasikmalaya, serta Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Depok, di Ruangan Soehoed Warmaen Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. beserta para Bupati dan Walikota lainnya se Jawa Barat, para Kepala Biro dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Jawa Barat, para Inspektur serta para Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota se Jawa Barat.

    Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. menjelaskan, maksud dan tujuan dilaksanakannya Evaluasi AKIP  ini, diantaranya untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan akuntabel, dengan kinerja yang efektif dan efisien, serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang semakin baik. Karena AKIP ini  merupakan moralnya bagi seluruh aparatur, serta bisa dimanfaatkan dan pertanggungjawabkan.

    “Untuk itu, peningkatan hasil AKIP ini harus berdasarkan akuntabilitas, perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan evaluasi,” ungkapnya.

    Ditandaskannya, berdasarkan rekomendasi dari Kementerian, bahwa AKIP tahun 2016 perlu revisi, yang terdiri dari Renstra (Rencana Strategis), peningkatan laporan kinerja, meningkatkan hasil kualitas evaluasi AKIP pada evaluasi program, reward and punishment berdasarkan hasil kinerja, integritas aplikasi sistem perencanaan kinerja, sistem pengelolaan keuangan dan sistem manajemen, serta meningkatkan sinergis dan koordinasi dengan Kabupaten dan Kota, dalam kerangka pembinaan peningkatan AKIP se Jawa Barat.

    Ditandaskan pula, proses peningkatan AKIP ini, yakni adanya rujukan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2013-2018, dimana ada indikator kinerja utama Gubernur dan adanya perjanjian kinerja Gubernur dengan Pemerintah Daerah Tahun 2016, serta diperlukan adanya upaya percepatan pencapaian indikator kinerja daerah.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat senantiasa berupaya optimal mendorong seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, agar dapat meraih predikat A dalam Laporan AKIP dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) RI. Dikatakannya, saat ini baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja yang sudah berpredikat A. Sementara predikat B baru diraih oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dan sisanya masih berpredikat CC.

    Dikatakan pula, berbagai program pemerintah harus berorientasi pada hasil dan manfaat atau output dan outcome, serta harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, yang dilaporkan dengan baik bukan hanya dalam membelanjakan anggaran saja, tapi dampak positifnya juga harus terlihat dengan baik, dan ini yang disebut akuntabilitas.(Machmud Yunus) 

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet