• Kejati Kalsel Umumkan Tersangka Kasus PDAM Barabai

  • Berita  
  • 236 view  
  • 0 comments
  • Banjarmasin, BEDAnews.com

    Event  Peringatan Hari anti Korupsi seduania, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kalsel)  dipimpin  Kajati  (Kepala Kejaksaan Tinggi) DR. H. Abd Muni, SH, MH bersama LSM  turun ke jalan membagikan dan menempelkan  stiker anti korupsi  kepada para pengguna jalan yang melintas dijalan lambung Mangkurat Banjarmasin, Jumat (8/12/17).

    Masih dalam  rangkaian kegiatan, selesai membagikan stiker dilanjutkan dengan acara  wawancara  antara Kajati Kalsel  dengan Awak Media diungkapkannya, dalam waktu dekat ini  akan menyeret  Direktur PDAM Barabai Hulu Sungai Tengah (HST )  berinisial RA, untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalsel.

    Ditegaskannya, pihak Kejati Kalsel  telah menetapkan Direktur Utama PDAM Barabai RA sebagai tersangka dugaan korupsi di Perusahaan Daerah  tersebut. Akibat perbuatan  tersangka RA tersebut Negara mengalami Kerugian mencapai Rp4,7 Miliar.

    Penyidikan kasus dugaan Korupsi  yang terjadi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barabai oleh Kejati Kalsel ini menyangkut  penyertaan modal dari Pemerintah Daerah setempat sebesal Rp15 M lebih.

    Awalnya, penyelidikan  Kasus ini dilakuan oleh pihak Kejaksaan Negeri setempat (Kejari Barabai)  pada tahun  2016 setelah menerima  laporan dari Tim Pengawas PDAM Barabai  mengenai masalah keuangan dengan Total Rp 4.741.187.139 yang  tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen lama. Temuan ini berdasarkan hasil audit oleh Dewan Pengawas dan audit investigasi  yang dilakukan oleh BPKP Kalsel periode 2012-2016.

    Pada medio 2017, penyidikan diambil alih oleh  Kejati Kalsel, dipenghujung, Kejati kalsel sementara menetapkan RA sebagai tersangka  yang tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya.

    Dalam event ini, Kajati Kalsel juga menghimbau dan  mengingatkan untuk aparat negara agar  tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak  korupsi, karena saat ini banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mapun media yang siap membongkar  jika ada oknum yang melakukan korupsi.

    “Selain itu kini kejaksaaan punya alat canggih seperti yang dimiliki KPK dan telah membentuk Tim yang bisa me-OTT pelaku korupsi maka saya minta aparat negara untuk tidak melakukan hal yang merugikan keuangan negara,’’ katanya .

    Untuk kasus lainnya yang ditangani oleh Kejati Kalsel yakni masalah uang perjalanan dinas Anggota DPRD Kalsel yang disupervisi KPK dipaparkannya, kini petugas Kejati Kalsel sudah berada di KPK untuk mengumpulkan keterangan ahli,  diantaranya  ahli hukum pidana dan ahli keuangan daerah. Setelah berhasil mengumpulkan keterangan para  ahli tersebut kembali akan di ekspos ke Kejaksaan Agung

    “Sebab dalam kasus uang perjalanan dinas ini terdapat dua peraturan, sementara yang dipakai anggota DPRD adalah Peraturan Gubernur, yang besaran lebih dari peraturan Menteri Dalam Negeri,’’ terangnya. Ia juga mengakui saat ini sudah sekitar Rp5 Miliar yang dikembalikan oleh para anggota DPRD tersebut.

    “Saya mengharap agar bagi anggota dewan yang belum mengembalikan secepatnya  dilaksanakan, sebab kalau tidak,  penyidik kejaksaan bisa saja melakukan tindakan menetapkan yang bersangkutan jadi tersangka,’’ pungkasnya. (MN) 

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet