• Ketua DPP IPJI : Selama Ini Dipelintir Seolah Hanya Tiga Organisasi Kewartawanan Diakui Dewan Pers

  • Berita  
  • 305 view  
  • 0 comments
  • CIAMIS, BEDAnews.com - Menanggapi jajaran pemerintahan daerah yang hanya mengenal tiga organisasi kewartawanan saja, Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (DPP IPJI), Taufik Rachman sebut banyak faktor penyebab diantaranya sosialisasi dari Dewan Pers yang kurang  nyambung dengan jajaran pemerintahan.

    “Suka dipelintir-pelintir seolah-olah hanya tiga organisasai profesi wartawanlah yang diakui dewan Pers yaitu PWI, AJI, dan IJTI. Saya juga mantan PWI, yang benar adalah bahwa organisasi yang telah mengikuti verifikasi tahun 2006 tiga organisasi itu, cuma dibawah dipelintir-pelintir gitu lo seolah yang lain tidak ada” kata Taufik saat memberi sambutan pasca pelantikan dan pengukuhan DPC IPJI Kabupaten Ciamis, Sabtu (31/3/2018).

    Syarat verifikasi lanutnya ialah 15 cabang kepengurusan organisasi di seluruh provinsi dengan 500 anggota. “IPJI sudah ada di 32 Provinsi kemudian ada di 300 lebih cabang. Kita kritik kedalam, kita di pers wartawan PWI, IJTI, AJI dan apalah mengeritik pro demokrasi kepada semua pihak sementara diri kita sendiri tidak mau mendemokrasikan diri kita sendiri, contoh ketika kita teriak partai-partai untuk diverifikasi sebagai kendali untuk mengikuti pemilu, kita perlu mereformasi diri,” katanya.

    Semenjak verifikasi organisasi kewartawanan tahun 2006, tidak pernah diadakan verifikasi lagi hingga kini. Adalah aneh lantaran perkembangan terus berkembang.

    “Masa di verifikasi sekali untuk seumur hidup terus yang lain bagaimana? terlepas mau kue APBN atau APBDnya takut apalah?, saya memberitahukan IPJI ini berdiri sudah 19 tahun yang lalu pada 28 Oktober 1999. Artinya saat itu terjadi tumbangnya era orde baru mulailah era reformasi dimana perjuangan wartawan–wartawan ini membuat Undang-undang bahwa organisasi kewartawanan bukan hanya milik PWI saja dan kini tercatat di Dewan Pers puluhan Organisasi Wartawan,” tegas Taufik.

    Dengan dilantiknya Kepengurusan DPC IPJI Ciamis, ia berharap bisa menambah aset pembendaharaan organisasi  kewartawanan  di Kabupaten Ciamis di kiprah amanah dalam melaksanakan pemberitaan.

    “Pada dasarnya IPJI harus berpartner dengan pemerintah, tetapi IPJI bukan corongnya pemerintah. Karena kalau corongnya pemerintah nanti kita tidak efektif lagi, tidak memiliki lagi daya pembenaran ketika mengatakan benar adalah benar dan salah adalah salah” kata Taufik.

    Ketua DPW Provinsi Jabar, Ai Mulyani  pasca melantik dan mengukuhkan komposisi dan personalia DPC IPJI Ciamis masa bakti 2018-2023 dengan SK DPW IIPJI No 002/DPW-IPJI/JABAR/III/2018 memberikan pengarahan untuk melaksanakan tugas menjalin kemitraan tetapi tidak melepaskan peran dan fungsi sebagai jurnalis bukan sebagai Ormas atau LSM, dan memahami tupoksi struktur di organisasi profesi IPJI.

    “Kepada jajaran kepengurusan untuk bekerja dengan benar, benar-benar menyatukan ruh IPJI sebagai jurnalis, siap untuk menjadi jurnalis handal dengan kopetensi yang dapat dipertanggung jawabkan” kata Ai Mulyani.

    Sementara itu, Ketua  DPC IPJI Ciamis periode 2018-2023, Agus Firman dalam sambutannya  menganggap berita HOAX adalah dilemma. “Wartawan yang bernaung di IPJI Insya Allah akan bekerja dan melaksanakan aktifitas jurnalistik dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” ujarnya.

    DPC IPJI Ciamis sendiri, kini menaungi 26 awak media yang bekerja di puluhan perusahaan pers cetak maupun elektronik. (abraham)

     

     

     

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet