• Korban PT.SBL Minta Bantuan Komisi V DPRD Jabar

  • Berita  
  • 131 view  
  • 0 comments
  • Bandung BEDAnews.com

    10 orang perwakilan jamaah umroh korban PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) mendatangi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Komisi yang berkaitan dengan Kesejahteraan Rakyat termasuk diantaranya urusan  jamaah umroh yang tidak jadi berangkat karena biro Perjalanan yang mengurusnya PT. SBL  tersandung Kasus Hukum.

    Mereka para Korban  didampingi Kuasa Hukumnya Irfan Arifian,SH, sementara PT SBL diwakili Kuasa Hukumnya Bahyuni Zaili, SH.

    Kedua belah pihak diterima Ketua Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri. SH, didampingi dr. Ikhwan Fauzi, M.kes, dan dan Drs. KH. Habib Syarif Muhammad. Di ruang rapat Komisi V DPRD jabar. Jl, Diponegoro 27 Bandung. Rabu (7/3).  

    Kuasa Hukum korban  Irfan Arifian,SH, berharap DPRD Jabar bisa menjadi mediator bagi kliennya (sebanyak 500 orang) yang telah menjadi korban dugaan penipuan SBL bisa tetap berangkat ke tanah suci. Karena sampai saat ini asset SBL masih ada sebesar Rp.150 miliar-an, sementara hutangnya sebesar Rp. 300 miliar.

    “Kita berharap dengan difasilitasi oleh DPRD Jabar, ada solusi terbaik, sehingga jamaah tetap diberangkatkan umroh,” Ujar Irfan

    Sal;ah seorang  korban yang juga koordinator korban SBL Riri mengatakan, ada sekitar 500 jamaah yang tergabung dalam komunitas Amanah SBL, mengatakan, jamaah tetap berharap agar dapat berangkat umroh menunaikan ibadah. Ke 500 jamaah ini sudah membayar lunas dan bahkan sudah ada booking saet dan hotel di Mekah. Bahkan dijadwalkan akan diberangkatkan paling lambat akhir Maret ini. Namun berhubung pimpinan PT. SBL sedang di tahan oleh polda Jabar, sehingga, jamaah tidak ada kepastian.

    Karena itu mereka meminta Komisi V DPRD Jabar untuk dapat menjembati pertemuan dengan pihak Polda Jabar agar pimpinan PT.SBL Aom Juang Wibowo SN yang kini ditahan di Polda Jabar agar dapat ditangguhkan dan minta Polda Jabar mengembalikan asset PT.SBL yang dibekukan.

     Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi V Syamsul Bachri mengatakan, selaku wakil rakyat sangat memahami perasaan para jamaah yang sangat berharap dapat menunaikan ibadah umroh.

    Kita siap memfasilitasi pertemuan antara Manajemen PT SBL, Polda Jabar dan Jamaah selama itu masih dalam koridor dan kewenangan DPRD Jabar. Namun, sebelum pertemuan kita akan melakukan penjajakan terlebih dahulu dengan pihak Polda Jabar. Hal ini penting, agar dalam pertemuan nanti, kita mendapatkan solusi terbaik, ujar Syamsul.

    Sementara dr. Ikhwan fauzi, M.Kes. menyatakan sering terjadinya penipuan jamaah umroh tidak terlepas dari kurangnya pengawasan Kementerian Agama, seharusnya kasus First Travel jadi pembelajaran. Dan juga mudah tergiurnya masyarakat akan biaya umroh yang murah. Disamping itu, mayoritas penyelenggara umroh itu sifatnya gali lobang tutup lobang dan berpola hidup mewah, padahal uang yang digunakan adalah uang jamaah.

    Kasus SBL ini ternyata menerapkan system MLM ( multi Level Marketing) sehingga memiliki kantor Cabang, Agen dan sub agen tersebar hampir di beberapa provinsi, kab/kota. Karena bagi yang berhasil merekrut jamaah lebih dari 25 orang mendapatkan reward alias berangkat umroh gratis untuk 1 orang.

    Apabila  Depag ketat dalam pengawasan terhadap biro perjalanan umroh, tentunya tidak akan terjadi berulang-ulang. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, Ujar Ikhwan yang anggota FPDIPerjuangan dari Kota Bandung Cimahi ini. @Hermanto

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet