• Pepep : Masyarakat Butuh Advokasi Permodalan !

  • Berita  
  • 55 view  
  • 0 comments
  •  Bandung BEDAnews.com

    Sampai hari ini masih banyak masyarakat belum memahami akses fasilitasi permodalan KUKM, sehingga mereka berfikir kalau melakukan peminjaman modal akan beresiko usahanya merugi.

     

    Kenyataan yang didapatkan dari hasil temuan reses di lapangan ini disampaikan anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Barat Pepep Syaiful Hidayat, S.Ikom kepada wartawan, di Ruang Fraksi PPP DPRD Jabar Rabu (12/12).

     

    “Mereka mengharapkan adanya advokasi dari pemerintah daerah dan provinsi sebelum melakukan peminjaman permodalan, Nyatanya masyarakat bawah pada takut berhutang.” Ujar Pepep.

    Sekretaris DPW PPP Jawa Barat yang melaksanakan resesnya di daerah pemilihannya, Kecamatan Kasomalang Kab. Subang; Cikijing Kab. Majalengka dan Jatigede Kab.Sumedang ini.

     

    Lebih lanjut dikatakannya. Peningkatan infrastruktur yang berdampak ekonomi, kesehatan dan pendidikan jadi tuntutan masyarakat. “Pendidikan sudah oke dan murah, tapi kalau kurang didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai dan fasilitas umum seperti angkutan desa/ angkot tentunya menjadi beban masyarakat, terutama para orang tua siswa untuk ongkos anaknya pergi kesekolah dengan cara naik ojek.”Ujarnya.

     

    Diungkapkan Pepep di daerah yang didatanginya sarana umum angdes/angkot belum tersedia. Karena itu, masyarakat minta dibuka jalur-jalur baru transportasi umum. Sedangkan dari sektor kesehatan, mayoritas masyarakat mengeluhkan belum validnya pendistribusian kartu-kartu jaring pengaman sosial seperti KIS, BPJS.

     

    Dari aspirasi yang disampaikan kepadanya, Pepep akan memilah sesuai dengan kewenangan dan kebijakannya, untuk Kabupaten kita distribusikan ke Fraksi PPP di Kabupaten terkait. Sedangkan yang menjadi kewenangan dan kebijakan Provinsi akan menjadi tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dari Dapil SMS.

     

    “Aspirasi dan masukan-masukan yang diperoleh saat reses ini akan diperjuangkan oleh Anggota DPRD untuk ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah, sesuai dengan kewenanganya. Serta dapat dimasukan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD pada saat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)”pungkasnya,@

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet