• PON Dan Alih Kelola SMA/SMK Hambat Realisasi Program

  • Berita  
  • 31 view  
  • 0 comments
  •  Bandung BEDAnews.com

    Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap ajuan rancangan APBD tahun anggaran 2018 yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada sidang paripurna DPRD yang baru lalu dinilai sebagai hal yang wajar, karena walaupun kita mendapat WTP yang ke-6 , kita harus jaga dan harus kita tingkatkan.  

    Demikian dikatakan Pimpinan sidang paripurna DPRD Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe  dengan agenda Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap usulan RAPBD  tahun anggaran 2018, kepada wartawan usai sidang paripurna, Senin (2/10/2017).

    “Ini realisasi di lapangan, walaupun kita mendapat beberapa kali WTP yang ke-6 , kita harus jaga dan harus kita tingkatkan.”Ujarnya

    Politisi Gerindra ini juga mengatakan bahwa Pandangan umum Fraksi-fraksi Tentang APBD 2018  adalah hal yang wajar, dengan harapan nantinya akan adanya peningkatan kedepannya. Diungkapkannya, ada beberapa hal yang belum pas dalam penempatan program. Itulah yang harus kita survey dan harus kita koreksi, kalaupun penempatan itu sudah bagus, harus kita kritisi juga yang belum pas, yang belum maksimal dilapangan yaitu di sektor pendidikan dan kesehatan, kalau infrastruktur menurut saya sudah cukup bagus, ujar Haris Bobihoe.  

    APBD Tahun 2018  direncanakan Rp. 33 Trilyun, diantaranya  untuk sektor pendidikan 20%  dan Pendidikan sebesar 10%. Sementara terkait dengan janji-janji Gubernur yang belum terpenuhi, seperti bidang  rutilahu sebanyak 1000 yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang seharusnya ini terpenuhi tahun 2017  dan selesai, diharapkannya mudah-mudahan sebelum jabatan Gubernur selesai program rutilahu sudah selesai juga,

    Untuk APBD tahun ini dan tahun depan penekanan bobotnya masih tetap pada instrastuktur  dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan di daerah,  terutama Pembangunan Infrastuktur yang menunjang terhadap proyek besar seperti Pembangunan BIJB  Kertajati, juga pembangunan  infrastuktur  untuk meningkatkan ekonomi  dan menekan biaya transportasi masyarakat, hal ini sangat membantu bagi para petani, nelayan, pedagang .

    Banyaknya program yang belum terealisasi dikarenakan anggaran APBD  yang terserap luar biasa untuk PON kemarin, selama 3 Tahun anggaran untuk kebutuhan PON mencapai  3 Trilyun lebih, yang kita bagi dalam 3 tahun anggaran.

    Kemudian juga  pengambilan alih SMA/SMK oleh Provinsi sesuai UU itu juga menyedot anggaran yang cukup besar hampir Rp.7 Trilyun untuk guru dan hononer yang ada di sekolah-sekolah SLTA. Ujarnya.@hermajnhermitz

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet