• Tegaskan Status Setya Novanto di Kasus E-KTP

  • Berita  
  • 235 view  
  • 0 comments
  • Jakarta, BEDAnews.com

    Kasus korupsi e-KTP sungguh mengejutkan siapapun yang menginginkan bangsa Indonesia mampu berdikari_berdiri di kaki sendiri. Kemandirian ekonomi merupakan syarat bila kita ingin menjadi negara yang berdaulat secara politik. Persoalannya, bagaimana bisa hal itu dicapai bila para pejabatnya, baik sejumlah wakil rakyat, maupun sejumlah pucuk pimpinan birokrasinya malah tidak bisa dicontoh karena tidak berkarakter. Mereka diduga telah mengorupsi proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun. Lagi-lagi orang awam pun akan bertanya bagaimana mungkin bangsa Indonesia bisa mencapai berdikari bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menanggung hutang Rp 3.549  triliun atau sebesar 28,6 persen dari total PDB sebesar Rp 12.406,8 triliun masih juga dikorup? Tidaklah berlebihan bagi kami dari Dewan Pimpinan Nasional(DPN) Rumah Gerakan 98 menyebut mereka yang nantinya terbukti dinyatakan pengadilan mengorupsi proyek e-KTP benar-benar telah melakukan moral hazard.

    Ada tiga hal yang membuat para pejabat pemerintah maupun DPR RI yang melakukan itu layak menyandang sebutan pelaku moral hazard: pertama, mereka memberi contoh buruk kepada para pejabat yang levelnya di bawah mereka, termasuk kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang menjadikan mereka figur. Perilaku ini jelas akan menumbuh suburkan korupsi sebagai hal biasa.

    Kedua, para pelaku korupsi e-KTP memperkaya diri dan menghambat upaya membebaskan Indonesia dari ketergantungan akan hutang luar negeri maupun dalam negeri. Langkah mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa (berdikari) pun terhambat.

    Ketiga, pelaku korupsi e-KTP jelas-jelas tidak beradab karena selain menggarong uang rakyat juga mengganggu elektronisasi KTP, yang sangat penting untuk  pencanggihan dari akses basis data kependudukan manual menjadi otomatis. Hal ini menunjukkan  kemajuan peradaban administrasi pemerintahan sipil ini, multi guna dalam pelayanan hak-hak penduduk secara sosial- ekonomi, hukum, maupun otomatisasi data calon pemilih dalam Pemilu secara cepat.

    Praktis ketiganya terganggu karena digerogoti oleh perilaku koruptor. Korupsi benar-benar merupakan kejahatan luar biasa_extra ordinary crime. Berdasarkan permasalahan di atas, Dewan Pimpinan Nasinal (DPN) Rumah Gerakan 98 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar serius dalam menuntaskan kasus e-KTP. Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana pernyataan para saksi, Ketua DPR RI Setya Novanto diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Dalam surat dakwaan disebut mendapat jatah Rp 574 miliar.

    Mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini salah satu yang mengungkapkan fakta persidangan dalam sidang E-KTP, 16 Maret 2017 (www.republika.co.id, Kamis (16/3). Diah mengatakan kepada Hakim Sidang Tipikor tentang pesan Setya Novanto sewaktu baru menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar/Bendahara Golkar dalam pertemuan pelantikan Ketua BPK, ia diminta menyampakan pesan ke Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, agar pura-pura tidak mengenal Setya Novanto bila ditanya orang. "Pak Setya Novanto menyampaikan, Tolong sampaikan ke Irman, kalau ketemu orang, ditanya, bilang saja tidak kenal saya," kata Diah Anggraini.

    Irman juga membenarkan bahwa dirinya menerima pesan Setya Novanto yang disampaikan melalui kurir Diah Anggraini. "Saya pernah dapat pesan dari Bu Diah melalui kurir ke rumah saya. Waktu itu pesan Bu Diah ada pesan dari Pak Setnov tolong kalau saya ditanya bahwa saya tidak kenal Pak Setya Novanto," ungkap Irman kepada Hakim. Baik Irman maupun Sugiharto membenarkan, bahwa memang ada pertemuan dengan Setya Novanto, Andi Narogong, dan Diah Anggraini di Hotel Gran Melia. Pertemuan tersebut adalah pertemuan untuk membahas proyek e-KTP (www.merdeka.com, Jumat, 7 April 2017)

    Bahkan mantan Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan membenarkan perjumpaannya dengan Setyo Novanto di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali sekitar 2011-2012. Di persidangan Tipikor Kasus Korupsi e-KTP Ganjar Pranowo mengungkapkan isi pesan Setya Novanto dalam pertemuan itu. "Kita jumpa dalam situasi, kita salaman, tiba-tiba ditanya itu. Jangan galak-galak soal e-KTP. Saya bilang, Iya, urusannya sudah selesai," ungkap Ganjar Pranowo kepada Hakim,(Kompas.com, 30/3/2017).

    Semua fakta persidangan tersebut menguatkan dugaan keterlibatan mantan Ketua Fraksi/Bendahara Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus Korupsi e-KTP yang terjadi sekitar 2011-2013. Berdasarkan Pasal 1, angka 14 KUHAP, tersangka didefenisikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan hukum ini cukup untuk menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menaikkan status Setya Novanto dari saksi menjadi tersangka.

    KPK merupakan anak kandung Gerakan Reformasi. Sebagai instrumen hukum KPK didahului oleh Tap MPR No. XI Th. 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tap MPR RI ini lahir dari desakan Gerakan Reformasi Mahasiswa 1998 saat Sidang Istimewa November 10-13 November 1998 yang berakhir dengan gugurnya 6 orang Mahasiswa di Kawasan Jembatan Semanggi. Tahun berikutnya, DPR RI dan pemerintah menindaklanjutinya dengan menyusun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, di mana pada bagian aturan peralihannya mengamanatkan agar paling lambat 2 tahun setelah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disahkan, lembaga khusus yang akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi telah dibentuk.

    KPK harus menunjukkan ketegasannya dalam penegakan hukum, dan menjalankan asas persamaan di depan hukum, aquality before the law. Betapapun Setya Novanto adalah Ketua DPR RI, namun bila mencukupi dua alat bukti harus ditetapkan sebagai tersangka. “Mari bersama-sama menjaga negeri Indonesia tercinta dari tindakan koruptor yang terus menerus melakukan moral hazard,” pungkasnya. (MR)

    Sumber, DPN Rumah Gerakan 98, Ketua Umum Bernard Ali Mumbang Haloho, Sekretaris Jenderal, Sayed Junaidi Rizaldi.

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet