• UMP JABAR Tidak Bisa Dipukul Rata Untuk Penentuan UMK

  • Berita  
  • 29 view  
  • 0 comments
  •  Bandung BEDAnews.com

    DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2018 yang telah ditetapkan gubernur jabar diminta tidak disalahgunakan oleh pihak terkait dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

    Demikian kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat H. Yomanius Untung, S.Pd. di Bandung

    "UMP ini tidak bisa dipukul rata untuk penentuan UMK. Saya bukan khawatir disalahgunakan, tapi UMP 2016 dianggap rata-rata. padahal UMK itu implementasinya di tiap daerah berbeda-beda," ujarnya.

    Dikatakan, dari sisi prosedur sesungguhnya UMP tidak banyak bermakna karena penentuan hakekat upah buruh legitimasinya ada di kabupaten/kota yakni upah minimum kabupaten/kota.

    "UMP itu sebagai penghitung kasar, karena ini untuk tingkat provinsi maka harus hati-hati menghitung keberlakukannya, apakah itu cocok untuk daerah yang biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya," kata dia.
    Selain itu, lanjut dia, Pemprov Jawa Barat juga harus berhati-hati dalam memberlakukannya di seluruh kabupaten/kota.

    Dicontohkannya, untuk daerah Bekasi, Karawang dan Depok, maka patokannya harus jauh lebih tinggi dari UMP Jawa Barat 2018 karena wilayah tersebut menjadi daerah penyangga ibu kota negara.

    "Kemudian bisa jadi untuk daerah lain bisa lebih rendah dibandingkan tiga daerah tersebut. Sehingga harus hati-hati menghitung keberlakuannya," kata dia.
    Namun, lanjut Untung, pihaknya tetap mengapresiasi penetapan UMP Jawa Barat 2018.

    "Kami tetap apresiasi dan saya kira teman-teman di Disnakertrans Jawa Barat sudah menerapkan asas berkeadilan," kata politisi Golkar ini.@2000

    Comments

    Nama  
    Email  
    Komentar  
    Komentar Anda akan muncul setelah disetujui oleh Admin
  • web design by javwebnet