PTUN Gelar Sidang Gugatan Pasangan Imam

  • 1254 views
  • 1 comments

Cimahi, BEDAnews

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mulai menggelar sidang gugatan pasangan balon walikota dan wakil wali kota Cimahi pasangan Imam (Amas-Ahmad Mujoko) pada Kamis (21/6).

Ketua Tim Pasangan Imam Fajar Budhi Wiboow mengatakan, sidang gugatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala PTUN Bandung, Hendro Puspiti, SH, MH sekitar pukul 11.30 WIB.

“Dalam siding tersebut, kuasa hukum kami Gito Abdussalam, SH., memaparkan materi gugatan kepada KPU dan Panwaslu Cimahi, sedang pihak KPU diwakili kuasa hukumnya Fazry RPP, SH., dan Budi Ramadanus, SH., Sedangkan pihak Panwas langsung dihadiri Ketua Panwaslu Maman Suwarman,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Tim Imam, Gito Abdussalam, SH., mengatakan,  terkait penolakan atau diskualifikasi pasangan Imam sebagai balon walikota dan wakil walikota, berita acara KPU No39/BA/V/2012 tanggal 29 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) KPU dan Panwaslu, dinilai cacat hukum dan tidak sah. Karena berita acara tersebut, telah melanggar Undang-undang KPU No 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jo keputusan KPU Cimahi, No 8 Tahun 2012.

Penolakan KPU terhadap balon Imam, diduga sudah melanggar Pasal 22 ayat (2). Apalagi KPU, hanya menerima pendaftaran balon Imam secara simbolik dengan penyerahan berkas dukungan, namun tidak memberikan surat tanda terima, meski kliennya sudah meminta, “ katanya.

Tak hanya itu, kata Gito, saat  penyerahan berkas dukungan, pihak KPU tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu, hanya karena keterlambatan menyerahkan soft copi saja, pihak Imam langsung didiskualifikasi.

"Padahal berdasarkan pasal 115 ayat (9) Undang-undang Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2004  menyatakan, bahwa barang siapa anggota PPS, PPK, KPU, Kab/Kota, KPU Provinsi, dengan sengaja/tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi, bagi calon perseorangan, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 bulan, atau denda Rp 36 Juta atau masimal  Rp 72 Juta," terangnya.

Bahkan KPU Cimahi, tanpa ada alasan hukum yang jelas, mengeluarkan berita acara No 39/BA/V/2012. Tanpa melalui rapat pleno KPU, dan KPU langsung menyatakan bahwa balon Imam, ditolak karena tidak memenuhi syarat, sebutnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Pencalonan KPU Kota Cimahi Handi Dananjaya membenarkan pihaknya sudah menghadiri sidang gugatan Tim Imam di PTUN Bandung.

Kami dan pasangan Imam baru dimintai keterangan oleh Kepala PTUN dan hasilnya akan disampaikan oleh PTUN apakah akan dipanggil oleh Ketua PTUN atau Majelis Hakim PTUN, sidang sendiri dilakukan tertutup, kami sudah menyerahkan hal itu kepada kuasa hukum,” tandas dia. (M. Fachry)

Komentar
  • Ahmad Mujoko
  • 7 tahun yang lalu

Tak kan ada satu lembaga pun yang kebal hukum atas kesalahannya, semoga PTUN Jawa Barat menjadi suri tauladan bagi PTUN-PTUN se Indonesia dalam penegakan kebenaran & keadilan, amin.....

Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bedanews, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2008 Bedanews All right reserved
jasa pembuatan website murah
jasa pembuatan website
beda itu pilihan......beda itu pilihan......    |    TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA.....    |